TUGAS MANDIRI
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
STMT TRISAKTI
Oleh : R u s l a n
Nim : 244312070
Sistem Logistik Nasional
Amburadul biaya tinggi mencekik
PERBAIKAN kinerja sektor logistik merupakan agenda penting menurunkan biaya transportasi barang dan meningkatkan daya saing. Kinerja Logistik Indonesia masih di bawah negara tetangga di Asia. Hal ini terlihat dari Logistic Performance Index yang dipublikasikan Bank Dunia (2010) yang menempatkan kinerja sektor logistik Indonesia pada urutan 75 dari 155 negara. Posisi yang jauh di bawah dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, maupun Filipina yang memiliki kondisi geografis relatif sama dengan wialayah nusantara. Sistem logistik transportasi laut Indonesia amburadul
Dalam sistem logistik kapal laut pengembangan teknologi dan manajemen transportasi merupakan salah satu fokus pembangunan yang harus mendapat perhatian serius dari semua pihak. Hal ini bukan saja karena fakta masih terbatasnya pasokan teknologi transportasi, tetapi juga adanya kenyataan masih buruknya manajemen transportasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.Masalah ini muncul seiring bertambahnya jumlah populasi sehingga kebutuhan terhadap transportasi meningkat. Namun, hal ini tidak diantisipasi oleh para pemangku jabatan dengan kebijakan transportasi laut yang berpihak kepada rakyat, sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
Perlu diingat pula, transportasi laut merupakan komponen penting bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional masa kini dan mendatang. Berbagai studi telah menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil dalam pencapaian tujuan pembangunan adalah negara-negara yang memiliki sistem transportasi yang memadai dalam memenuhi kebutuhan dinamis penduduknya, vice versa.
Permasalahan mendasar dari sistem logistik tranportasi laut Indonesia adalah masih kurang memadainya sarana dan prasarana dibandingkan dengan permintaan pelayanan jasa transportasi. Penyediaan, kepemilikan, pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana transportasi selama ini masih didominasi Pemerintah dan BUMN, yang tarif pelayanannya cenderung di bawah harga (under priced).
Hal tersebut terjadi karena kebijakan tarif yang diambil masih lebih menekankan pertimbangan politis daripada pertimbangan finansial. Akibatnya, kinerja dan pelayanan transportasi di Indonesia pada umumnya masih sangat buruk. Hal itu diperparah dengan ketidakmampuan pendanaan pemerintah untuk melakukan pemeliharaan dan rehabilitasi terhadap aset yang sudah terbangun, serta ketidakmampuan melakukan investasi baru (underinvestment) untuk memenuhi pertambahan permintaan pelayanan, sedangkan partisipasi investor swasta masih sangat rendah. Implikasinya adalah terjadi excess demand yang dicirikan dengan overcrowded dan kemacetan transportasi.
Rendahnya investasi swasta di sektor transportasi laut terutama disebabkan masih adanya ketidakpastian dalam penetapan tarif awal atau dalam rangka penyesuaian terhadap inflasi, pajak pembelian kapal dan suku cadang. Tarif yang berlaku saat ini hampir di semua subsektor transportasi belum merefleksikan biaya.
Sementara kebijakan subsidi silang (cross-subsidy) tidak dapat menyelesaikan masalah, bahkan menambah masalah baru. Ini terjadi karena dalam pelaksanaannya tidak transparan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi tersebut cenderung menimbulkan bahaya moral (moral hazard) akibat informasi asimetris.
Tarif yang terdistorsi oleh subsidi telah memberikan sinyal keliru kepada investor swasta dan konsumen. Padahal, tarif atau harga merupakan sinyal utama bagi produsen (investor) dan konsumen dalam pengambilan keputusan investasi. Akibat tarif yang berlaku tidak relevan, mereka tidak tertarik untuk berinvestasi.
Implikasi lain dari permasalahan mendasar tersebut adalah terjadinya penurunan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi. Pertumbuhan pembangunan jaringan infrastruktur transportasi juga mengalami stagnasi, yang diindikasikan dengan hal-hal, antara lain terbatasnya kemampuan pemeliharaan prasarana dan sarana transportasi, baik secara rutin maupun berkala. Kondisi ini, mengakibatkan prasarana transportasi lebih cepat rusak jika dibandingkan dengan umur ekonomis prasarana dan sarana yang seharusnya.
Harus diakui semua pihak permasalahan sistem logistik transportasi laut nasional merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan dapat dilihat dari berbagai perspektif. Dari perspektif pengembangan teknologi dan manajemen transportasi permasalahan yang dihadapi adalah regulasi, pemanfaatan dan pengembangan teknologi, serta manajemen transportasi, untuk memenuhi kebutuhan transportasi nasional yang aman, nyaman, dan terjangkau,serta ramah lingkungan.
Masalah keselamatan, kenyamanan dan keamanan moda transportasi laut sangat terkait dengan masalah regulasi. Berbagai peristiwa kecelakaan yang memakan banyak korban jiwa, menunjukkan betapa lemahnya ketaatan terhadap sistem keamanan yang ada.
Dari perspektif teknologi dan manajemen transportasi, masalah regulasi sangat menonjol dan ditengarai sebagai faktor utama penyebab kecelakaan. Persoalan terjadi karena tidak ditaatinya peraturan yang berkaitan dengan kapasitas sarana dan prasarana, kelaikan sarana transportasi, serta ketidaksepadanan (kompatibilitas) antara teknologi dengan regulasi.
Selama ini banyak teknologi yang sudah dimiliki dan dikuasai tetapi belum dimanfaatkan serta dikembangkan sepenuhnya untuk mendukung sektor transportasi. Padahal pemanfaatan teknologi di sektor transportasi dapat membantu meningkatkan keselamatan dan menyediakan sarana transportasi yang secara ekonomis dapat menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah. Teknologi yang dapat menunjang sistem transportasi laut nasional itu antara lain Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), energi baru dan terbarukan, komponen lokal, serta informasi meteorologi dan geofisika.
Pemanfaatan TIK bagi kepentingan logistik transportasi belum optimal terlihat dari minimnya penggunaan teknologi tersebut pada sistem persinyalan jaringan ATM (Air Traffic Management) dan EDI (Electronic Data Interchange) untuk pelabuhan. Padahal TIK ini sudah berkembang dan mampu meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi laut, serta mendukung fungsi SAR (Search and Rescue).
Selain itu, kurangnya pemanfaatan informasi meteorologi dan geofisika menyebabkan banyak kecelakaan. Salah satu contohnya adalah kecelakaan laut yang dikarenakan terpaan gelombang dan angin kencang, utamanya pada sarana transportasi SDP dan pelayaran rakyat.
Masalah lain yang dihadapi sektor transportasi adalah besarnya jumlah penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai sumber energi transportasi. Data menunjukkan bahwa pada 2004 hampir separuh (48 persen) konsumsi BBM nasional digunakan sektor transportasi. Penggunaan BBM untuk pengoperasian angkutan ini menjadi beban berat bagi pengusaha. Semakin menipisnya cadangan minyak bumi dan meningkatnya harga BBM di pasar dunia, penggunaan energi alternatif menjadi suatu keharusan. Selain mempunyai keuntungan ekonomis penggunaan energi alternatif non BBM juga dapat mengurangi dampak pencemaran lingkungan.
Berkaitan dengan manajemen transportasi laut, permasalahan pertama terjadi akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM yang ada belum sesuai dengan perkembangan teknologi transportasi. Kedua, dibutuhkan suatu sistem transportasi yang terintegrasi, antara manajemen dan pengaturan jaringan transportasi multimoda/antarmoda, penerapan dokumen tunggal, serta sistem tiket terpadu.
Menghapuskan pungutan-pungutan tidak resmi di pelabuhan melalui peningkatan koordinasi bagi semua instansi terkait dalam proses bongkar muat barang menjadi hal yang harus diperhatikan pemerintah dalam efisiensi logistik transportasi nasional.
Belum lagi masalah cuaca buruk yang menghambat ditribusi barang atau jasa angkutan. Pemerintah pun didesak membangun jaringan logistik bersama (logistical alliance network) untuk mencegah dampak perubahan cuaca yang mengakibatkan naiknya ongkos angkut dan berujung pada lonjakan harga barang.
Dosen Pelayaran Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, Saut Gurning mengatakan perubahan cuaca menimbulkan tambahan biaya di laut, sehingga berdampak kepada kenaikan harga hingga biaya logistik kapal.
Untuk mengantisipasinya, penyedia jasa dan otoritas logistik di Indonesia diminta proaktif dengan membangun jaringan logistik bersama secara nasional guna memangkas dampak gangguan pengiriman barang tersebut. Pemerintah pusat dan daerah perlu mendorong terjadinya aliansi atau kerjasama sebagai jaring pengaman bagi distribusi barang pokok nasional bila disrupsi logistik terjadi.
Saut menjelaskan cuaca yang ekstrim menyebabkan distribusi barang antar pulau dari dan ke Jawa terhambat karena jumlah kapal yang layak laut berkurang dan jumlah pelabuhan umum maupun penyeberangan tutup. Kondisi itu mengakibatkan tambahan waktu distribusi barang mencapai 60 jam. “Itu berdasarkan pantauan kami di pelabuhan di delapan wilayah utama yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Ambon, Kupang, dan Jayapura,” tutur Saut.
Dia menjelaskan efek operasional dari cuaca buruk adalah keterlambatan waktu berangkat kapal (delay), waktu tunggu kapal yang relatif lama (deviasi), hingga keputusan melarang beroperasinya kelompok kapal tertentu.
